Penyidik DJP Sita 4 Truk Tangki BBM Imbas Pengmenderitaan Pajak
Penyidik DJP Sita 4 Truk Tangki BBM Imbas Pengmenderitaan Pajak
Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyita empat truk tangki bahan bakar minyak (BBM) terkait penggelitaan pajak akan dilakukan dua pertindakanan di Palembang, yaitu PT GIPE dan PT DPM.
Direktur Penyuluhan, Pejasa, bersama Hubungan masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan empat truk terkemuka bentuk dijadikan bagai barang bukti antara persidangan.
Satu terduga yang ditetapkan paling dalam kasus ini sekalipun pria yang berinisial DT samaran D. DT. Dia diduga kekar mengmalamkan pajak atas moKotak penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sesungguhnya.
"Dia melakukan perbuatan pidana terkandung saat menjabat sebagai kepala cabang PT GIPE dan sebagai pengendali PT DPM Palembang," ujar Neilmaldrin dalam keterangan resmi, Rabu (5/10).
Kerugian negara ganjaran perbuatan pidana pajak yang dilakukan dengan DT sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 melintasi PT GIPE selanjutnya PT DPM mencapai Rp24,4 miliar.
Karenanya, DT demi dijerat Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bagaikanmana telah beberapa kali diubah terakhir beserta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dengan demikian, maka tertuding dapat diancam pidana penjara dua sampai enam tahun, serta dapat didenda minimal dua kali hingga enam kali jumlah pajak antara dalam faktur pajak tersebut.
Namun demikian, bertimbang dengan ketentuan Pasal 44B UU KUP, tersangka diberikan kesenggangan bagi menggunakan haknya agar penyidikan dapat dihentikan dengan cara melunasi kerugian dalam pendapatan negara bersama sanksi.
"Hal terkandung sejalan bersama tujuan utama penegakan hukum pidana pajak yaitu tidak namun memberikan efek jera selanjutnya gentar, tetapi pula untuk memulihkan kerugian dalam pendapatan negara," tegas Neil.
[Gambas:Video CNN]
